Category: Layanan Publik

SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

 {source}
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/Ia3hVfcJEcQ” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>
{/source}

Negara Menjamin Kemerdekaan Warga Negara

• Untuk kaum perempuan tidak perlu takut atau ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya.
• Negara menjamin kemerdekaan setiap oang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya berdasarkan prinsip persamaan di muka hukum.
• Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan.
• Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang sering merasakan dampak negatif dari perceraian. Karena itu, Pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.
• Dengan demikian, perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama berhak mendapat informasi yang diperlukan bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga.
• Dengan demikian, Perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama berhak mendapat informasi yang cukup mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui sarana yang disediakan pengadilan agama seperti flyer/brosur, website resmi, tv media, dan spanduk.
• Dalam perkara perceraian, perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan
• Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya untuk memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan.

 

Kewajiban Pengadilan (Hakim)

Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan (Hakim) berkewajiban :

1. Mengadili perkara perempuab berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas non diskriminasi, persamaan di muka hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi.
3. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.
4. Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan.
5. Mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum.
6. Memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis.

 

Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian :

 

Cerai Talak :

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :

1. Mut’ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul;
2. Nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idaah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
4. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun ;
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
6. Perempuan berhak atas Harta bersama , dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun;

Cerai Gugat :

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan  Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan :

1. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
2. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

 

Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua :

1. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah, dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang.
2. Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.
3. Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.

 

Tips agar Menghindari Perceraian :

 Berkomitmen pada Hubungan

Saling Memberi Ruang

Saling Menghormati Orang pasti berubah seiring waktu. 

Berkomunikasi Terbuka, Jujur, dan Teratur

Terbuka dalam Masalah Keuangan

 

 

 

Rahasia agar Rumah Tangga Awet :

Saling mendengarkan satu sama lain 

Utarakan perasaan Anda

Mau berkompromi satu sama lain

Jangan menyalahkan satu sama lain

Luangkan waktu untuk diri sendiri

Belajar memaafkan dan melupakan

Bangun dan temukan goals Anda sendiri dalam berumah tangga

 

 

Contoh Template Gugatan Cerai Gugat :

1. Template Gugatan Cerai Gugat

2. Template Gugatan Cerai Gugat (E-Court)

 

 

 

ALAT BANTU TUNANETRA

(ABATARA) 

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, saat ini Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA terus melakukan inovasi dan perbaikan. Inovasi dan perbaikan tersebut termasuk sarana bagi penyandang disabilitas seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat.

Salah satu sarana disabilitas yang menjadi suatu inovasi pada Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA adalah “ABATARA”, merupakan singkatan dari Alat Bantu Tunanetra. ABATARA berupa Buku Braille dan audiobook yang berisi mengenai informasi persyaratan pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA, serta perkara dispensasi kawin ramah tunanetra. Layanan Audiobook sendiri dapat diakses melalui scan barcode yang tertera pada gambar di bawah.

Inovasi bagi penyandang tunanetra yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA ini, diharapkan mempermudah penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra dalam mencari informasi persyaratan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA.

 

1. Pelayanan Perceraian Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Pengadilan Agama Purbalingga sebagai penyelenggara pelayanan publik, selalu berupaya untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas yaitu dengan mengakomodir kebutuhan, salah satunya akses informasi sehingga penyandang disabilitas terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika menerima pelayanan publik. Pengadilan Agama Purbalingga telah menyediakan Buku Pelayanan Perceraian dalam huruf braille di ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), serta versi buku audio dan versi buku digital dalam bentuk QR Code yang bisa diakses tidak hanya dari penyandang disabilitas tuna netra.

Versi Buku Audio klik di sini

Versi Buku Digital klik di sini

 2. BUKU PELAYANAN DISPENSASI KAWIN

 

Dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu. Pengadilan Agama Purbalingga dengan salah satu inovasi terbarunya yaitu berupa buku Braille dispensasi kawin diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga memudahkan para disabilitas khususnya tunanetra menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Purbalingga.

Versi Buku Audio Klik Disini