Laporan Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA
Tahun 2026

Laporan Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA
Tahun 2025

Pemberitahuan Putusan Perkara Ghaib

(Pemberitahuan Putusan kepada pihak yang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas tidak diketahui keadaan maupun keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI)

Berhubung Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1295/DJA/HK2.6/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui e-court, pemberitahuan putusan ini disampaikan melalui media massa website resmi Pengadilan Agama Purbalingga.

Kepada para pihak yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Termohon/Tergugat, supaya datang ke Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Purbalingga Jl. Letn Jendral S. Parman No 10 Purbalingga.

Surat pemberitahuan putusan dapat di unduh (download) dengan cara klik pada relaas pemberitahuan yang dimaksud.

Pemberitahuan Putusan Perkara Ghoib Tahun 2024

RANCANGAN PERATURAN KIP

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN 

Pengadilan Agama Purbalingga telah menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, berikut dapat dilihat Surat Keputusan PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN Pengadilan Agama Purbalingga pada link berikut :

>> SK PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

>> UJI KONSEKUENSI PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup pengklasifikasian informasi dimana yaitu terdiri dari informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.

Ketika Badan Publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi. Uji Konsekuensi Informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang – undang, kapatutan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur pada pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang sebagaimana yang diatur pada pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:

1. Sebelum adanya permohonan informasi publik,
2. Pada saat adanya permohonan informasi publik, atau
3. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.

Dalam melakukan Uji Konsekuensi, PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik. Koordinasi tersebut sebagai dasar pembuatan pertimbangan tertulis dan harus berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang dilakukan secara seksama dan teliti sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

Klarifikasi informasi. Analisa konsekuensi. yang timbul. Menetapkan informasi. yang dikecualikan. Langkah 1. Langkah 2. Langkah 3.

Dalam melakukan Pengujian Konsekuensinya, PPID mempunyai kewajiban :

1. Menyebutkan secara jelas dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi,
2. Mencantumkan undang – undang yang dijadikan dasar pengecualian,
3. Mencantumkan konsekuensi,
4. Mencantumkan jangka waktu.

Sedangkan dalam hal pemberian dan penyampaian informasi yang dikecualikan PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan. Selain itu PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.